Fraksi Partai Golkar DPRD Setuju Raperda Pelaksanaan APBD Pangandaran TA 2021 Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

PANGANDARAN - Sesuai dengan penjelasan bupati pangandaran, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 202, maka kami fraksi partai golongan karya DPRD kabupaten pangandaran menerima dan menyetujui untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

Demikian disampaikan Yusep Rahmanudin dari fraksi partai golongan karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten pangandaran dalam pandangan umumnya, bertempat di ruang rapat paripirna DPRD Kabupaten Pangandaran, Kamis (30/06/2022).

Baca juga: Ace Hasan Minta Revisi UU Sisdiknas Libatkan Komisi VIII DPR RI

Dikatakannya bahwa, kami fraksi partai golongan karya DPRD kabupaten pangandaran memberikan apresiasi terhadap pemerintah kabupaten pangandaran yang telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke enam kalinya dari BPK-RI perwakilan jawa barat. 

Semoga prestasi yang didapat oleh kabupaten pangandaran ini menjadi bahan kita semua agar tidak cepat puas dan terus berusaha menjadi lebih baik lagi, " kata......

Baca juga: Bupati dan Kepala BPN Pangandaran Hadiri Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria

Menurutnya, sesuai dengan penjelasan bupati pangandaran, maka kami fraksi partai golongan karya DPRD kabupaten pangandaran dalam pandangan umum ini menerima dan menyetujui untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

Demikian pandangan umum fraksi partai golongan karya DPRD kabupaten pangandaran terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, " sebutnya.

Baca juga: Fraksi Kerja Setuju Raperda Pelaksanaan APBD TA 2021 Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

Parigi, 30 juni 2022fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerahkabupaten pangandaran.

Ttd Ade ruminah, s.h (ketua). Wiwi widaningsih (sekertaris).**

Baca juga: Pansus III DPRD Mengusulkan Raperda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dan Sistem Drainase Ditetapkan Jadi Perda Kabupaten Pangandaran.