Pencapaian Predikat WTP Bukanlah Tujuan Ackhir dan Tanda Kesempurnaan 

PANGANDARAN JAWA BARAT - Kami menyadari bahwa pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah tujuan akhir dan tanda kesempurnaan...ya, karena pengelolaan keuangan daerah kabupaten pangandaran masih banyak yang perlu diperbaiki dan disempurnakan, yang mana kita harus lebih meningkatkan kinerja dan selalu menjalin kerjasama dengan DPRD dan semua pihak dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Baca juga: Fraksi Partai Golkar DPR RI Minta Pemerintah Jelaskan Lebih Rinci Pengelolaan Risiko Pembiayaan dari Utang

Demikian dikatakan bupati pangandaran H Jeje Wiradinata dalam pidatonya saat menyampaikan Jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 bertempat di gedung paripurna DPRD kabupaten pangandaran, Kamis (30/06/2022).

Disampaikannya bahwa, setelah kami mendengar dan menyimak pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:Terkait adanya silpa sebesar 5, 42 miliar, itu merupakan silpa yang dibatasi penggunaannya yaitu Dana Bos dan JKN, sehingga tidak dapat digunakan untuk keperluan belanja lainnya. 

Baca juga: Fraksi Gerindra DPR RI Minta Pemerintah Fokus Pulihkan Ekonomi Nasional

Juga, terkait dengan pandangan fraksi PAN dan PKB, bahwa realisasi pendapatan pada tahun 2021 belum sepenuhnya normal kembali, yang mana  beberapa kegiatan perlu dilakukan refocusing dan efisiensi hingga berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran di beberapa kegiatan, termasuk didalamnya kegiatan pangandaran hebat, pangandaran mengaji, maupun bantuan tunjangan perangkat desa (TPAPD). hal tersebut disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah, " Kata Jeje.

Menurutnya, secara umum seluruh fraksi menyampaikan telah menyetujui bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dapat diterima dan layak untuk dibahas pada tahapan berikutnya. disamping itu, seluruh fraksi juga telah memberikan apresiasi atas prestasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dari BPK-RI dengan predikat wajar tanpa pengecualian. 

Baca juga: Fraksi PKS DPR RI: RAPBN 2022 Butuhkan Penajaman agar Lebih Kredibel dan Pro-Rakyat

Kita mendapatkan predikat WTP untuk keenam kalinya. ini merupakan prestasi seluruh masyarakat kabupaten pangandaran, " ujarnya.

Dalam kesempatan ini, lanjut Jeje, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, semoga kebersamaan dan kemitraan yang kita bangun akan semakin mengoptimalkan akselerasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten pangandaran.

Baca juga: Fraksi PPP DPR RI Minta Pemerintah Tindaklanjuti Temuan Pemeriksaan BPK

Kami menyadari bahwa pencapaian predikat WTP bukanlah tujuan akhir dan tanda kesempurnaan. pengelolaan keuangan daerah kabupaten pangandaran masih banyak yang perlu diperbaiki dan disempurnakan, sehingga kita harus lebih meningkatkan kinerja dan selalu menjalin kerjasama dengan DPRD dan semua pihak dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, " Katanya.

Saudara pimpinan dan peserta rapat paripurna DPRD yang berbahagia, demikian tanggapan dan jawaban yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas segala perhatian, semoga allah swt senantiasa memberikan jalan yang terbaik bagi kita semua, " Ujarnya.(Anton AS)

Baca juga: Fraksi Partai Demokrat: Kebijakan Fiskal 2022 Harus Prioritaskan Sektor Kesehatan