Fraksi PAN Menerima dan Menyetujui Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023 untuk Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

PANGANDARAN JAWA BARAT - Kami fraksi Partai Amanat Nasional dapat memahami dan menerima penjelasan bupati pangandaran tentang rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan flapon anggaran sementara kabupaten pangandaran tahun anggaran 2023 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

Demikian disampaikan Alip Suhendi dari Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten pangandaran dalam pandangan umumnya atas penjelasan bupati terhadap rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) kabupaten pangandaran tahun anggaran 2023, bertempat di ruang rapat paripirna DPRD Kabupaten Pangandaran, Jum'at (15/07/2022).

Baca juga: Ilham Bintang: Hanya Negara Lemah Demokrasi yang Tunda Pemilu karena Pandemi

Diterangkannya bahwa, Fraksi Partai Amanat Nasional sangat memahami bahwa penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) anggaran murni, pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 dilaksanakan berlandaskan pada peraturan menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2021 tentang penyusunan APBD sehingga, dalam hal ini kepala daerah bertugas memformulasikan hal-hal yang strategis yang dirumuskan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sebagai manifestasi musrenbang dari tingkat desa hingga tingkat nasional.

Fraksi Partai Amanat Nasional memandang bahwa peraturan perundang–undangan yang mengatur penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) semata-mata didasarkan pada kepentingan akan kesejahteraan masyarakat pada umunya.

Baca juga: Pansus III DPRD Mengusulkan Raperda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dan Sistem Drainase Ditetapkan Jadi Perda Kabupaten Pangandaran.

Fraksi Partai Amanat Nasional juga sangat memahami betul bahwa sesuai dengan peraturan perundang–undangan untuk selanjutnya (KUA) prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2023 tersebut dibahas oleh panitia anggaran DPRD untuk ditetapkan dalam suatu nota kesepakatan, " Kata Alip.

Menurut Alip, kami Fraksi Partai Amanat Nasional dapat memahami dan menerima penjelasan bupati pangandaran tentang rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan flapon anggaran sementara kabupaten pangandaran tahun anggaran 2023 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya, " Ujarmya.

Baca juga: Adde Rosi: Penyalahgunaan Narkotika Harus Ditangani Secara 'Ekstraordinary'

Parigi, 15 juli 2022 Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran.

1. Hamdi (ketua, ) 2. Alip Suhendi, S.Ip, . M.Si. (sekertaris)** (Anton AS)

Baca juga: Pilkada Serentak di Masa Pandemi, Komisi A DPRD Jatim Dorong KPU Tingkatkan Partisipasi Masyarakat