Fraksi Kerja DPRD Setuju RKU APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 Sepakat Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

PANGANDARAN JAWA BARAT - Fraksi kerja menyetujui penjelasan bupati pangandaran mengenai Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2023 sepakat untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

Demikian disampaikan Miswan dari Fraksi Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten pangandaran dalam pandangan umum atas penjelasan bupati terhadap rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) kabupaten pangandaran tahun anggaran 2023,  bertempat di ruang rapat paripirna DPRD Kabupaten Pangandaran, Jum'at (15/07/2022).

Baca juga: Ilham Bintang: Tiga Parpol Koalisi Menguak Pemberontakan Konstitusi

Dikatakannya bahwa, Fraksi Kerja memahami dengan keadaan saat ini bahwa dampak pasca pandemi covid-19 masih saja dirasakan walaupun kasusnya sudah melandai. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri yang harus diselesaikan bersama dalam menentukan rancangan kebijakan umum tahun anggaran 2023. 

Oleh karena ituKUA dan PPAS kabupaten pangandaran tahun 2023 diharapkan dapat memberi arah kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya dan kemampuan keuangan daerah agar dapat dilakukan secara efisien dan efektif, sehingga pencapaian sasaran kinerja program dan kegiatan APBD kabupaten pangandaran tahun 2023 nantinya benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, " Kata Miswan.

Baca juga: Jika Gugatan Presidential Threshold DPD RI Ditolak, KPI Sebut MK Lecehkan Lembaga Negara dan Rakyat

Sedangkan, kebijakan umum APBD kabupaten pangandaran tahun 2023 juga haruslah merupakan pokok-pokok pikiran dan segala upaya yang akan ditempuhdalam menggerakkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat yang antara lain ditunjukkan dari meningkatnya pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, daya saing, serta peningkatan indeks pembangunan manusia. 

Maka dari itu, pembangunan daerah itu harus didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasis pada aspirasi rakyat...ya, tidak terkecuali didalamnya termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang telah kami himpun berdasarkan aspirasi masyarakat, " Ujarnya.

Baca juga: Mahasiswa dan Buruh Di Banyumas Demo di DPRD Tolak UU Ciptaker

Menutut Miswan, Fraksi Kerja menyetujui atas penjelasan bupati pangandaran mengenai rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2023 sepakat untuk dibahas pada tahapan selanjutnya, " katanya.

Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten PangandaranFraksi Kerja (keadilan indonesia raya)

Baca juga: Unjuk Rasa Tolak UU Omnibus Law Di Banyumas Hingga Malam Polisi Bubarkan Paksa

H. Endang Ahmad Hidayat (ketua)Darsum Darmawanto, SE., MM.** (Anton AS)